Senat UIN Jogja Kritisi Kebijakan Kampus yang Eksklusif

Beritabaru, Jakarta – Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Abdul Azisurrohman menilai berbagai produk kebijakan UIN SUKA merugikan mahasiswa. Akhir-akhir ini, UIN SUKA dinilai tidak terbuka dalam membuat kebijakan dan abai terhadap kepentingan mahasiswa.

“Tidak heran jika gerakan demonstrasi di UIN SUKA kian marak. Di antaranya demo penolakan penerapan Dana Penegembangan Institusi (DPI) dan pemotongan UKT di masa pandemi,” ungkap Aziz kepada Beritabaru.co, Selasa (24/03/21).

ebelum melalukan demontrasi, kata Aziz, Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif perwakilan mahasiswa sudah mencoba berdialog dan mencari solusi terkait keputusan-keputusan kampus yang tidak memihak mahasiswa. Namun, pihak kampus hanya memaparkan keputusannya. Tidak ada jawaban solutif atas problematika kebijakan yang ada.

Menurut Aziz, seharusnya pimpinan UIN SUKA dalam memutuskan suatu kebijakan menerima masukan dari berbagai elemen. Termasuk mengikutsertakan perwakilan mahasiswa.

“Ditambah lagi dengan tidak adanya transparansi anggaran kampus. Bagaimana mungkin Audit keuangan mulai dari 2018 sampai 2020 tidak di upload di website resmi kampus. Padahal di Statuta UIN Sunan Kalijaga sudah jelas disebutkan bahwa laporan keuangan yang telah di audit di umumkan pada masyarakat dan menjadi dokumen publik,” tambahnya.

Tidak adanya transparansi ini memicu adanya perlawanan dari mahasiswa. Sebab, mahasiswa sebagai entitas dari civitas akademika juga berhak mengetahui, terutama para pengurus organisasi kemahasiswaan.

Fakta sejauh ini, dalam pembuatan produk kebijakan, perwakilan mahasiswa tidak pernah diikutsertakan. Termasuk dalam penyusunan anggaran organisasi kemahasiswaan.

“Harapannya pimpinan kampus dapat mengevaluasi kembali kebijakannya demi kemajuan kampus. Dan seluruh mahasiswa diharapkan agar tetap mengedepankan daya kritisnya untuk memdobrak segala bentuk kebijakan yang tidak pada mahasiswa,” tutup Aziz.

(SB Kafi)