Peringati IWD, KGPP Lakukan Refleksi Bersama 13 Lembaga Peduli Perempuan

Berita Baru, Nasional – Koalisi Keseteraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) melangsungkan puncak dari acara peringatan “Hari Perempuan Internasional” dengan mengusung tema Testimoni Pemimpin Perempuan dan Refleksi Gender Focal Poin Dalam Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, pada Kamis (25/03/21).

Acara ini berlangsung selama  tujuh jam (08.00 WIB-15.00WIB) dan dilaksanakan melalui webinar  di kanal Youtube Aksi SETAPAK.

Secara keseluruhan, agenda tersebut terbagi dalam dua sesi; sesi pertama membahas Testimoni Pemimpin Perempuan, sesi kedua mengusung persoalan Refleksi  Gender Focal Poin (GFP) dan Mitra CEO dalam Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia.

Menurut Margaretha Tri Wahyuni dari The Asia Foundation(TAF), acara ini sebagai upaya merefreshing dan memperkuat kembali GFP agar diketahui seberapa jauh acceptment yang mereka capai dan apa yang mereka butuhkan nantinya.

Di sisi lain, Hana Satriyo dari lebaga yang sama menjelaskan, hal ini merupakan penegasan pentingnya partisipasi aktif GFP yang menjadi salah satu pondasi dalam tata kelola masyarakat.

“kadang kita hanya melihat program apa yang kita lakukan dengan Komunitas, Pemda, atau apa yang kita lakukan dengan hutan desa. Tetapim, kita lupa bahwa teman-teman itu merupakan tonggaknya, pilarnya” ujar Hana Satriyo.

Memasuki sesi refleksi atas kinerja dari berbagai lembaga yang terkoneksi bersama TAF, Ida Kondjol dari Lembaga Pengembangan Potensi Pendidikan Adaro-Pama  (LP3AP),  dalam pendampingan salah satu programnya di kabupaten Keerom, distrik Skanto, berupaya mendorong partisipasi perempuan dan anak muda dalam tata kelola hutan dan lahan yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Dia mengungkapnkan, apa yang dilakukannya di daerah tersebut merupakan pendampingan pertama di Papua untuk perempuan, terutama dalam pengajuan upaya mendapat Informasi ke publik.

“Ini merupakan pendampingan yang pertama kali di Papua, untuk perempuan mengajukan permohonan informasi, dan kami mendapat dukungan dari Kepala kominfo kabupaten Keerom dan juga Komisi Informasi Publik,” ujarnya.

Sementara kata dia, kendala yang ada di Papua, khususnya Kabupaten Keerom, adalah persoalan masyarakat yang masih didominasi oleh perilaku patriarki.                              

“Masyarakat yang belum sensitif dalam persoalan gender, seperti laki-laki, masih berpikir bahawa perempuan itu ada pada ranah domestik. Padahal, perempuan dalam keseharian, hidupnya, dekat dengan alam. Seharusnya dalam pengalihan lahan permpuan harus dilibatkan, tapi kenyataannya tidak,” tegasnya.

Adapun perwakilan dari Lembaga Sikola Mombine, Fira Utari, bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat ini dengan bersama DPRD Palu mendorong reforma agraria.

“Untuk mendorong kawasan hijau, karena tantangan kami kemarin benar-benar pasca bencana, kami harus memulai lagi dari awal dan kami juga memanfaatkan momentum ini untuk mengadvokasi kembali, dari awal lagi, terkait dengan RPJMD dan memastikan bahwa  ada dorongan tentang kawasan hijau di Kota Palu,” terang Fira Utari.

Selain itu, Achu, bersama dengan Lembaga JARI Indonesia Borneo Barat Tengah mendorong adanya pengawasan pembangunan berbasis komunitas. Hal ini didukung dengan program setapak sejak 2015.

“Kami mendorong keterlibatan di komunitas pada  perencanaan, penganggaran, pelaksaanaan dan pengawasan, serta evaluasi dalam proses pemabangunan di wilayah mereka masing-masing.  Saat ini, sudah ada 5 CO lokal bersama kami yang terlibat langsung dalam proses Musrembang Desa dan kabupaten,” jelasnya.

Sedangkan Hafidh, melalui program setapak yang dikelola oleh MaTa, tengah memperjuangkan 40 lebih informasi yang menjadi sengketa, dan hebatnya, ini dilakukan dan didominasi oleh kaum perempuan.

“Kami bergerak di lima wilayah dan ada 25 orang yang aktif melakukan permohonan iniformasi. 75 persen di antaranya ibu rumah tangga, nah 25 ini kemudian melakukan akses informasi sebanyak 42, dan hanya 1 yang direspons dan diberi data. Sisanya, 41 informasi dari 24 ibu2 ini akhirnya bersengkata di komisi informasi untuk mendapat informasi tersebut,” jelas Hafidh.

Sartika Dewi, selaku bagian dari Lembaga Fitra Riau, juga tengah memperjuangkan hak-hak perempuan melalui MoU menyangkut Program Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Kami sudah menjadi mitra dengan Dinas PPA Provinsi Riau hingga kita merancang MoU. Namun, ada kendala pergantian Kadis. Padahal, subtansi isi dari MoU itu sudah disepakati bersama,” kata Sartika Dewi.

Selanjutnya, Rubama bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) yang berinovasi pada sektor ekonomi berbasi alam.

“Di Damaran Baru, kami sudah mengembangkan konsep Green Economic yang dimulai dari tingkat desa. Hal ini dilakukan tidak hanya melalui gerakan perempuan, tetapi kolektifitas tingkat desa yang di-leading oleh perempuan secara langsung,” Ujar Rubama.

Di sisi lain, Nisa Rizkiah Zonzona bersama IWC (Indonesia Corruption Watch)  di Papua dan Papua Barat, berupaya melakukan penguatan pada program Sekolah Anti Korupsi, khususnya bagi perempuan.

“Kita melakukan pengawalan Sekolah Anti Korupsi (Sakti) dengan cara tetap mendorong kolaborasi secara perorangan, karena memang Sakti berbasis individu bukan lemabga,” kata Nisa.

Selanjutnya, Roy Salam bersama dengan IBC mengenai sisi keuangan dan Gender.

“Kami kemarin membahas tentang dana insentif daerah untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini menimbang,  dari sisi data, masih banyak ketimpangan pembangunan dari aspek gender,” terangnya.

Tak kalah, Askurnis melalui Yayasan Citra Mandiri Mentawai mendorong perempuan untuk berperan dalam mengelola hutan adat.

“Kita memang fokus mendorong hutan adat. Sudah ada sekitar 12 stuku dan wilayah adatnya sudah di SK-kan oleh bupati. Sudah empat komutitas yang hutan adatnya dikeluarkan oleh KLHK, di mana dalam pengelolaannya ini, peran-peran perempuan sebagai motor penggerak sangat penting dalam tata kelola wilayah adat yang sudah ditetapkan,” tutur Askumis.

Keterlibatan perempuan juga masuk ke sektor perkebunan, Edward Agaki melalui Kipra, menegaskan bahwa perempuan juga mampu untuk ikut andil pada sektor perkebunan Serewangi di Papua.

“Bicara persoalan gender ini bukan hanya persoalan perempuan, tapi bagaimana keterlibatan keduanya. Jadi kita libatkan secara bersama-sama untuk bekerja di kebun budidaya serewangi,“ tegasnya.

Adapun First San, bersama Lembaga Qbar, menjelaskan program Sekolah Alam Malalo Tigo Jurai yang ditekuninya

“Kami membangun Tata Ruang Mikro Nagari yang berbasis tata ruang perempuan.  Kami mencoba melihat potensi ruang-ruang  perempuan  dan mengintegrasikannya dengan wilayah adat, hukum adat, termasuk fungsi-fungsi  adat di tingkat Nagari,” tuturnya.

Terakhir, Ramlan dari lembaga PATTIRO, melalui program Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD) mengupayakan pengembangan wilayah Papua dalam RPJMN tahun 2020-2024.

“Regulasi ini bisa membuka ruang  baik bagi laki-laki ataupun perempuan untuk memperkuat usulan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, sebagai ruang untuk saling mendekatkan,” jelasnya.

(Husein)