Luluk Ingatkan KLHK Untuk Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memaksimalkan Tutupan Hutan Primer

Berita Baru Jateng, Nasional – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Eselon I Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap agar KLHK segera meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia. Di antaranya, dengan meningkatkan luas tutupan hutan primer di Indonesia.

Hal ini ia ungkapkan dengan mempertimbangkan luas tutupan hutan primer yang semakin menyusut dan diproyeksikan hanya akan tinggal tersisa 18,4% dari luas lahan total nasional (189,6 juta ha) di tahun 2045.

“Beberapa kali kita (Komisi IV) sudah mengingatkan langkah-langkah apa yang bisa mencegah sebaik mungkin agar kerusakan itu tidak benar-benar terwujud sebagaimana prediksi atau sekurang-kurangnya meminalisir lah jika pun ada penurunan dari kualitas lingkungan hidup,” ucap Luluk, Selasa (8/6/21).

Dalam rapat yang membahas RKA-K/L dan RKP-K/L 2022 itu, dirinya khawatir akan semakin merajalela krisis lingkungan hidup seperti kelangkaan air baku seperti di Bali dan Nusa Tenggara. Menurutnya, jika area tutupan hutan primer tidak diperhatikan dalam program berkelanjutan maka akan semakin memperparah kelangkaan tersebut.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta KLHK untuk memaksimalkan skema insentif fiskal berbasis ekologi tanpa diskriminasi. Pendekatan ini dinilai memiliki dampak yang signifikan untuk meningkatkan kemampuan daerah guna memperluas tutupan hutan primer. Tidak hanya daerah yang menjadi fokus tutupan hutan primer, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua, namun juga daerah yang memiliki kemampuan tinggi menjaga hutannya.

“Mungkin harus ada pendekatan yang memang agak berbeda sekaligus tidak mendiskriminasi. Kalau misalnya di KLHK punya ada provinsi-provinsi yang memang akan dijaga sedemikian rupa karena memang di sana menjadi tutupan hutan tetapi di sisi lain tidak bisa membiarkan juga bagi daerah-daerah atau provinsi yang memang secara in nature berpotensi  mampu menjaga hutannya,” ungkap Luluk.

Salah satu daerah yang memiliki kemampuan tersebut, yaitu Jawa. Sebagai daerah yang menyokong penyediaan pangan nasional, luas tutupan hutan primer menjadi agenda penting untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang nantinya mempengaruhi produksi pangan.

“Jawa ini juga menjadi tumpuan kita bersama khususnya dalam hal soal penyediaan pangan. Kalau kemudian produksi pangan itu terganggu, dengan adanya kualitas lingkungan hidup buruk yang berdampak pada kemampuan kita untuk menghasilkan sumber-sumber pangan yang berkualitas maka saya kira ini juga akan menganggu kepentingan bersama secara nasional, maka perlu dilihat juga secara integratif,” pungkasnya.

Sebagai informasi, menurut laporan dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV, tutupan hutan primer Indonesia cenderung terus berkurang.

“Luas tutupan hutan primer semakin menurun sehingga diperkirakan hanya akan tinggal tersisa 18,4 persen dari luas lahan total nasional (189,6 juta ha) di tahun 2045 dibandingkan kondisi di tahun 2000 yang mencapai 27,7 persen total luas lahan nasional” terang RPJMN IV melalui laproan tertulis.

Selanjutnya, luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut juga semakin berkurang.

Tak hanya itu, habitat spesies kunci terancam punah semakin berkurang signifikan akibat pengurangan luas tutupan hutan.

Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat spesies langka di sebelah barat garis Wallacea akan menyusut dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Diperkirakan luas key biodiversity areas di sisi timur Garis Wallacea, khususnya wilayah Papua juga berkurang signifikan.

(Husein)