Analis Kebijakan Pertama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Paradhika Galih Satria saat menjadi pembicara pada Festival EFT, Senin (15/11).

BKF Kemenkeu Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Atasi Perubahan Iklim

Berita Baru, Jakarta – Analis Kebijakan Pertama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Paradhika Galih Satria mengatakan proyek pengendalian perubahan iklim di Indonesia membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Hal ini disampaikan Galih pada Festival Ecological Fiscal Transfer (EFT) Seri Focus Group Discussion (FGD) dengan Tajuk “Pengembangan Skema EFT Melalui Pendanaan Privat Sektor” yang disiarkan langsung melalui channel YouTube FITRA Riau, Senin (15/11).

“Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan cukup rentan terhadap bencana, sekitar 80 persen total di Indonesia berhubungan dengan hidrometeorologi, tetapi di sisi lain juga ini juga berimplikasi secara ekonomi. Perkiraan di tahun 2030 potensi kerugian yang timbulkan oleh perubahan iklim mencapai 0,66 hingga 3,45 persen dari PBD,” tutur Galih

Menurut Galih, agenda pengendalian perubahan iklim semakin menguat dan menjadi perhatian dari negara maju dan berkembang di seluruh dunia.

“Indonesia juga sudah berkomitmen untuk menurukan emisi sebanyak 29 persen. Perkiaraan dari roadmap pembiayaannya mencapai 3.700 triliun,” tuturnya.

Berita Terkait : BKF Kemenkeu Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Atasi Perubahan Iklim

Lebih lanjut, Galih menyampaikan tantangan pengembangan sustainable finance yaitu evaluasi kelayakan proyek hijau nasional.

“Banyak proyek yang harus di upgrade kelayakannya. Kemudian ada mekanisme pasar, dan komitmen politik, harmonisasi peraturan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus mengupayakan proses transisi menuju ekonomi hijau agar dapar berlangsung dengan efektif, adli, dan terjangkau.

“Kebijakan fiskal melalui APBN selama ini telah mendukung berbagai inisiatif dan kegiatan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim nasional,” tegas Galih.

Sementara itu, menurutnya dukungan APBN saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perubahan iklim, perlu ada kerjasama dengan pihak swasta untuk menutup gap pembiayaan.

“Kami juga saat ini sedang mengembangkan climate change fiscal framework untuk berusaha alternatif bagaimana sumber pendanaan dari swasta agar dapat dilibatkan,” pungkasnya.