Bupati Purbalingga Periode 2016-2021 Raih Predikat Sangat Baik

Beritabaru, Purbalingga – Capaian Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Periode 2016–2021 berhasil meraih predikat Sangat Baik dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Inspektur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa, di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga, di Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo, Selasa (16/03).

“Selama masa 2016-2021 capaian kinerjanya sangat luar biasa, dengan nilai 91,31 dan dengan predikat Sangat Baik. Applause buat kita semuanya,” kata Inspektur Hendri. dikutip dari Pemprov Jateng

Ia menyebutkan, ada beberapa capaian aspek yang diukur dari visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Purbalingga, antara lain aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan nilai 85,97, Daya Saing Daerah dengan nilai 98,94, dan Pelayanan Umum dengan nilai 90,10. Atas hasil tersebut, Inspektur Hendri menyarankan kepada Bupati Purbalingga untuk melakukan optimalisasi dan akselerasi peningkatan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi kinerja tersebut dapat dibenahi pada RPJMD periode 2021-2026.

“Reformasi Birokrasi menjadi political will Pemda untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), peningkatan pelayanan publik & SDM ASN yang kompeten dan berintegritas. Di samping itu peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus terus mendapatkan perhatian Bupati dan jajarannya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, mengungkapkan, pihaknya akan mempertimbangkan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Bupati juga berpesan kepada jajaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga untuk segera mengagendakan rapat koordinasi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka membahas evaluasi indikator kinerja.

Bupati juga menginstruksikan kepada para pimpinan OPD untuk Menyusun target-target RPJMD secara realistis, yakni dengan menyesuaikan asumsi dan kondisi yang terjadi sekarang.

“Nantinya dalam rakor tersebut kita menyusun RPJMD 2021-2026 agar indikator bisa tersinkron dengan baik, mulai dari visi, misi, dan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang lain,” katanya

(SB Kafi)