Konggres PB HMI XXXI Memandatkan Raihan Ariatama Ketua Umum

Berita Baru, Jakarta – Pleno Kongres XXXI HMI, di Islamic Centre Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/03/21) Memilih Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2021-2023.

Ia yang diusung oleh Cabang HMI Bulaksumur, Sleman, DI Yogyakarta, ini memperoleh 82 suara. Di bawahnya, ada Muhammad Ichya Alimudin dari Cabang HMI Ciputat dengan 40 suara.

Kemudian, Abdul Rabbi Syahrir dari Cabang HMI Bogor 34 suara, Muhammad Arimin dari Cabang Kutai Kertanegara 32 suara dan Muhammad Nur Aris Shoim dari Cabang Yogyakarta memperoleh 13 suara.

Ketegangan sempat terjadi setelah penghitungan suara dibacakan. Peserta kongres terlibat aksi saling dorong hingga ke halaman gedung. Namun, belum diketahui secara pasti apa penyebab ketegangan tersebut.

Tak lama, ketegangan pun berhenti, sidang pleno kemudian dilanjutkan dengan agenda penetapan Raihan Ariatama sebagai Ketum PB HMI periode 2021-2023.

“Kongres Ke-XXXI HMI, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan saudara Raihan Ariyatama sebagai Ketua Umum PB HMI 2021-2023,” kata pimpinan sidang.

Kongres XXXI HMI sejatinya digelar mulai 17 Maret 2021 hingga 22 Maret 2021. Namun, kongres berlangsung alot lantaran ada perselisihan pembahasan. Puncaknya,  kericuhan sempat terjadi di arena kongres pada Selasa (23/03/21) malam.

Lebih lanjut, Raihan sendiri merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang kini berusia 28 tahun. Ia mengaku akan membawa HMI sebagai organisasi pengkaderan sekaligus penyambung kepentingan rakyat.

HMI, kata dia, siap menjadi mitra pemerintah, juga sekaligus oposisi pemerintah. Hal itu, tergantung pada sejauh mana keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

“Ada yang bilang HMI itu oposisi pada Istana. Bahkan ada pula yang bilang HMI itu dekat dengan Istana. Itu kan sebenarnya tergantung sudut pandang kita,” ujarnya.

Menurut Raihan, HMI akan menjadi mitra strategis dan mendukung program-program pemerintah yang sifatnya positif demi perkembangan masyarakat.

“Tapi , ketika kebijakan pemerintah bertentangan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, HMI harus menjadi oposisi,” katanya dikutip dari CNN.

 (SB Kafi)