Berita

 Network

 Partner

Perbincangan Hangat DPRD Jateng: Alwin Basri dan Abdul Azis Soal Proyek Jalan Tol
Perbincangan Hangat DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dan Abdul Azis Soal proyek Jalan Tol, Photo: Pemprov Jateng

Perbincangan Hangat DPRD Jateng: Alwin Basri dan Abdul Azis Soal Proyek Jalan Tol

Beritabaru, Jawa Tengah – Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang sampai Tuban tidak perlu ditanggapi dengan ramai-ramai membeli tanah. Sebab, sudah ada regulasi aturan untuk menangkal spekulan tanah yang hanya ingin mengambil keuntungan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Alwin Basri ketika talkshow di Radio R2B Rembang, Senin (15/03). Alwin menyampaikan, saat ini sudah ada Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dia menilai, spekulan tidak akan bisa seenaknya memborong tanah, kemudian menawarkan dengan harga tinggi, menjelang proyek dimulai.

“Kalau tol kan masuk proyek strategis nasional, sudah nggak bisa orang beli tanah, lalu langsung mau balik nama.​ Sudah dipagari sama aturan sekarang,” tuturnya. dikutip dari Pemprov Jateng

Berita Terkait :  Menurut Pengamat KSP Moeldoko Layak di Reshuffle

Sedangkan menyangkut alur jalan tol, pihaknya membenarkan desainnya masih memungkinkan berubah-ubah.

“Kayak Semarang-Demak kan ada yang lewat pinggir laut, kemudian masuk ke darat dan sampai jalan lingkar Demak.​ Desain masih memungkinkan berubah-ubah.​ Sulit diprediksi, tujuannya juga untuk antisipasi spekulan,” imbuh Alwin.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan, yang sudah pasti digarap dan targetnya selesai akhir 2022 adalah jalan tol Semarang-Demak.​ Untuk kelanjutannya, dari Demak sampai Rembang, Aziz memperkirakan masih lama.

“Biasanya kalau mendekati jadwal pembangunan, sudah dipecah-pecah.​ Semisal Demak-Kudus, Kudus-Pati, Pati-Rembang.​ Kalau baru disebut Demak-Rembang itu menandakan masih agak lama,” ungkap Aziz.

Terkait jalan lingkar khusus wilayah Kabupaten Rembang, Aziz membenarkan kendala biaya pembebasan lahan yang dibebankan kepada Pemkab Rembang, membuat proyek tersebut tarik ulur, karena membutuhkan anggaran lumayan besar.​ Padahal di sisi lain, jalan lingkar Rembang-Lasem sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan, terutama di wilayah Lasem.

Berita Terkait :  Keren! Mahasiswa UIN Suka Ini Menjabat Kades di Purbalingga

“Apalagi kalau pembangunan Lasem Kota Pusaka dimulai, tentunya membutuhkan alternatif jalan untuk mengurai kesemrawutan lalu lintas,” pungkasnya.

(SB Kafi)