Respon Kritis Bupati Wonogiri Soal Pro-kontra Perpanjangan Mudik

Berita Baru Jateng, Kedaerahan – Larangan mudik 2021 resmi diperpanjang menjadi 22 April 2021 hingga 24 Mei 2021, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo memilih untuk tak mendebatkan larangan tersebut. Pihaknya lebih memilih mempersiapkan diri untuk merespon kondisi apapun yang berpotensi bisa terjadi pada momentum mudik.

Satgas Penanganan Covid-19 Nasional pusat mengeluarkan Adendum Surat Edaran (SE) No. 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Pada SE itu disebutkan peniadaan atau pelarangan mudik dipercepat. Jika sebelumnya pelarangan mudik dimulai 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021, kini larangan itu diperpanjang mulai 22 April 2021 hingga 24 Mei 2021. Hal itu untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus Covid-19 antar daerah.

“Penyekatan sudah ada yang dilakukan di banyak daerah. Namun faktanya masih ada warga yang masuk ke Wonogiri. Siapa yang akan disalahkan? Daripada energi kita habis di ranah itu mending kami fokus menekan angka penularan Covid-19,” katanya ditemui seusai acara FGD RPIP Kawasan Wisata Waduk Gajah Mungkur, Kamis (22/4/21).

Joko Sutopo mengatakan adanya potensi pemudik yang pulang kampung lebih dini sebelum 6 Mei 2021 sudah diprediksi sejak awal. Karena pada saat itu kebijakan turunan, seperti pelarangan operasional bus dan sejenisnya belum ada. Di sisi lain saat ini banyak sekali fasilitas yang digunakan untuk menunjang mudik.

“Moda transportasinya yang digunakan beragam. Saat ini kaum boro yang memiliki mobil itu cukup banyak. Data itu berdasarkan laporan yang masuk dari desa,” katanya.

Ia tak memungkiri, mudik menjadi satu budaya yang tak dapat dipisahkan dari rangkaian perayaan Idul Fitri. Apalagi, tak sedikit masyarakat Wonogiri yang boro (merantau) ke luar kota demi memenuhi nafkah dan mengubah nasib keluarga. Libur lebaran menjadi momentum kaum boro kembali ke kampung halaman dan berjumpa dengan sanak saudara.

“Maka yang bisa dilakukan Pemkab saat ini adalah melakukan fungsi perlindungan, fungsi pelayanan, edukasi, sosialisasi, dan melakukan penindakan apabila ada yang terkonfirmasi. Menyiapkan sarana prasarana dan tim medis rasanya lebih penting daripada berdebat boleh mudik atau tidak, toh penyekatan juga akan dilakukan berlapis-lapis oleh setiap daerah terhadap moda transportasi dan kendaraan pribadi yang dicurigai melakukan mudik, termasuk di perbatasan kita juga,” tuturnya.

Joko mengatakan, penguatan edukasi untuk taat dalam protokol kesehatan akan dilakukan. Para Ketua RT dan Ketua RW di setiap desa didorong untuk ikut memonitoring dan membangun kesadaran para pemudik agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada.

Berdasarkan data,  jumlah pemudik yang tiba di Wonogiri dalam satu pekan terakhir mencapai 2.000 orang hingga 3.000 orang per hari. Mereka tiba dengan berbagai moda transportasi, seperti bus antar kota antar provinsi (AKAP) hingga.

(KDT)