Salatiga Terapkan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa

BERITABARU, SALATIGA – Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa mutlak dilakukan, agar tepat mutu, administrasi dan sasaran. Sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi, saat membuka Sosialisasi LPSE, Memperluas Pangsa Pasar UMKM dan Koperasi Go Digital, di Hotel Grand Wahid Salatiga, Kamis (11/8/2022). Ditambahkan, Presiden RI telah menginstruksikan agar penggunaan produksi dalam negeri tercapai sekitar 40 persen. Namun, kualitas produk pun mesti terjamin.

“Hal ini yang harus kita dorong. Pengadaan barang jasa itu harus tepat mutu, administrasi, dan tepat sasaran. Dalam produksi UMKM dan Koperasi, sudah ada pergerakan menuju ke arah yang lebih baik. Kita harus mampu berdikari dalam ekonomi,” kata Sinoeng.

Menurutnya, penggunaan e-purchasing atau tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik, memang dibutuhkan. Tapi, Sinoeng mewanti-wanti agar pengelolannya mengedepankan faktor integritas.

“E-purchasing itu penting, kualitas dalam pelayanan juga harus diperhatikan. Saya mendukung hal tersebut. Kegiatan ini harus mengedepankan faktor integritas. Dan tolong ini benar-benar di kawal, karena uang hasil korupsi itu bukan rezeki,” tambahnya.

Kepala Bagian PBJ Setda Kota Salatiga, Dewi Utari mengatakan, kegiatan sosialisasi diberikan kepada OPD di lingkungan pemkot, pelaku usaha, UMKM, dan koperasi di Salatiga. Diakui, ada kewajiban pengadaan harus memprioritaskan UMKM dan koperasi, serta penggunaan produk dalam negeri, dengan metode pengadaan e-purchasing.

“Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman OPD maupun pelaku usaha, UMKM, dan koperasi, dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital, terutama melalui toko daring,” jelasnya.

Ditambahkan, Kota Salatiga menjadi wilayah kedua di Jateng, setelah Pati, yang telah memenuhi Standar Penilaian Internal pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta mendapatkan sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP).