Kota Semarang: Menjadi Pilot Project Stunting

Beritabaru, Semarang – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menjadikan Kota Semarang sebagai pilot project pendataan keluarga, sebagai basis data agar tercipta zero stunting. data tersebut mengingat penanganan ibu hamil dan stunting di kota tersebut dinilai sangat baik.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengaku senang, akhirnya upaya menjadikan masyarakat Kota Semarang lebih sehat dan bergizi didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya BKKBN, yang akan menurunkan program dan anggarannya guna memerangi persoalan stunting. Disampaikan, pihaknya menetapkan persoalan stunting dan penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai fokus program jangka pendek pada periode kedua kepemimpinannya.

“Dari 1,7 juta jiwa, masih ada sekitar tiga ribuan (orang) anak yang masih stunting. Artinya PR masih belum selesai, kita harus bekerja keras untuk mengentaskannya,” tuturnya Hendi, sapaan akrabnya usai memberikan pengarahan pada kegiatan quality assurance/asistensi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Rabu (17/3/21).

Ditambahkan, selama ini pihaknya telah melakukan program penanganan berupa pemberian makanan tambahan, penempatan petugas surveilans kesehatan (Gasurkes) di setiap kelurahan, dan pemantauan ibu hamil.

“Stunting ini ditentukan saat proses kehamilan. Maka itu, pemantauan ibu hamil, seperti pengecekan gizi saat kehamilan, kontrol dokter, dan suplai makanan tambahan menjadi sebuah cara untuk minimalkan potensi stunting,” tambah Hendi.

Dijelaskan, dirinya juga meningkatkan anggaran pemberian makanan tambahan (PMT) yang semula Rp250 ribu meningkat menjadi Rp500 ribu. Harapannya, melalui PMT yang cukup dapat meningkatkan gizi ibu dan bayi. Tak hanya itu, Hendi pun juga memperhatikan kondisi bayi usai kelahiran.

“Ada usia emas anak yang harus kita perhatikan supaya anak bertumbuh dan berkembang denga baik. Hal itu mencakup penimbangan secara rutin melalui posyandu, pemberian makanan tambahan, dan melibatkan dokter puskesmas guna menangani anak yang sakit,” terangnya. dikutip dari Pemprov Jateng

(SB Kafi)