Penguatan Bidang Entrepreneur Upaya Kedaulatan Konggres PB PMII XX

SB Kafi

(Presiden Republik Cafe)

Tumbangnya rezim orde baru yang telah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun merupakan sumbangsih, pikiran, tenaga, serta usaha yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa, dengan bangga kita katakan demikian yang didukung oleh lapisan masyarakat dan meledak gerakan tersebut pada tahun 1998, dengan mundurnya soeharato secara resmi dari kursi Kepresidenan. Mahasiswa sebagai motor dari pergerakan ini yang dibantu oleh masyarakat bersatu padu membangun gerakan yang terdiri dari berbagai elemen gerakan mahasiswa lainnya telah berhasil membuat isu bersama dan musuh bersama yaitu soeharto harus mundur dari kursi kepresidenan.

Untuk menjadi pengingat bagi kita semua saya hadirkan kembali tuntutan-tuntutan gerakan mahasiswa reformasi sebagai berikut, Pertama Adili Soeharto dengan Kroni-kroninya, Kedua, Laksanakan Amandemen UUD 1945, Ketiga, Hapuskan dwi-Fungsi ABRI, Keempat Pelaksaan Otonomi daerah yang seluas-luasnya, Kelima, tegakkan supremasi Hukum, dan terakhir Ciptakan Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Spirit Gerakan Mahasiswa Reformasi menurut Ubedilah Badrun sesungguhnya adalah bagaimana mengakhiri diktatorisme-otoritarianisme, dan lahirlah zaman baru, zaman demokrasi “Sebuah zaman keterbukaan, keterus- terangan serta zaman  keadilan”. Tentu tidak mudah untuk mencapai kesana, butuh banyak pikiran-pikiran, kerja, serta usaha yang tiada henti, begitu pun bagi alam budaya pergerakan sebagai kritikus serta pengawal kebijakan harus ekstra dalam pemahaman dan cepat dalam bersikap.

2021 adalah tahun yang bersejarah bagi kader-kader PMII Se-Indonesia, pelaksanaan Konggres yang semestinya terealisasi pada tahun kemarin dipaksa mundur oleh Covid19 suatu keniscayaan Covid19 mampu menjadi halangan terbesar bagi jalannya roda peradaban, dalam jalannya konggres pun diterpa beragam isu-isu, mulai dari nepotisme, Money Politic, hingga intervensi senior. Konggres yang ditanggal pada tanggal 17 Maret hinga sekarang pun belum dimulai menurut informasi peserta konggres.

Sahabat yang budiman, menyikapi isu-isu hangat diatas tentu kita sebagai kader dipaksa untuk merenung dan merefleksikan tentang keadaan hari ini, pertanyaan yang mendasar, sudahkah kita berdaulat hingga terlaksananya konggres? Sahabat kita yang terbiasa lantang bicara demokrasi, pertanyaan yang mendasar, apakah kita sudah demokratis dalam berPMII?

Terdapat sebuah wacana bahwa pengurus PB kerap menyibukan diri dalam urusan-urusan politik praktis dan yang menghasilkan keuangan, terlepas itu sebuah wacana atau sebuah kebenaran bila kita mencoba meriview PB PMII sedari 1998-2021, pergerakan dalam bidang Entrepreneur selalu berakhir pada wacana bisa dikatakan berawal dan berakhir pada wacana dan mudah-mudahan salah. Seandaipun ada gerakan yang fokus pada Entrepreneur tentu itu sudah menjadi konsumsi publik dan berbentuk, yang sehinganya produksi dalam bidang Entrepreneur mampu menorehkan hasil dan menjadi modal kegiatan PMII hingga Biaya-biaya Konggres.

Sahabatku, sekiranya kita harus memasuki zaman keterus-terangan atas nama Demokrasi. Posisi ekonomi sangatlah sentral dalam tubuh organisasi, maka kita harus memulai mengfokuskan bidang usaha. Terdapat 34 Provinsi yang didalamnya terdapat 514 Kabupaten yang memiliki aneka potensi Usaha yang sangat melimpah yang semestinya mulai kita kenali dan mengembangkan tentu pertama sebagai partisipasi kita terhadap negara dan yang kedua sebagai upaya kedaulatan PMII, tentu hal ini adalah rekomendasi pada konggres Ke-XX ini, jika kita ingin berbenah dan berpartisipasi pada negara. Hanya dengan cara menguatkan bidang ekonomi integritas PMII akan kembali.    

Kita harus jujur dan tidak boleh berpura-pura dan harus menyudahi kepura-puraan Nasional, Money Politic telah mendarah daging di dalam PMII, seorang pemimpin dikatakan kuat dan hebat, bila memiliki keuangan yang lebih, memiliki backupan yang kuat (Bisa Mentri, Bisa Partai, Bisa Pengusaha), namun tidak seberapa besar perjuangannya dalam panggung Ilmiah, panggung Hukum, maupun panggung jalanan. Ironisnya banyak ketua cabang ataupun oknum yang mau negosiasi harga ataupun posisioning kepengurusan di PB.

Sahabatku, budaya transaksional tentu akan melahirkan para pemimpin yang dalam istilah Michel Foucoult “By Order”, seorang pemimpin yang menggantungkan nasib organisasi pada Oligarki Politik serta dianggap mampu menjadi penentu nasibnya apakah type pemimpin semacam ini yang kita inginkan sahabat? Tidak sahabat, para pendiri bangsa kita telah mencontohkan bagaimana cara berbangsa dan bernegara secara partisipatoris, Sahabatku, kita harus berani sebagaimana para pendiri PMII berani mengadu nasib dibawah orde baru beliau rela mati demi arti Kedaulatan.

Pada penutup tulisan ini, mari kita dorong sekuat-kuatnya pengurus hasil konggres, untuk memulai dan melakukan konsolidasi bidang ekonomi hingga berhasil, dan kedua kita dorong jalannya usaha-usaha tersebut supaya berjalan secara mandiri, transparan, akuntable, dan bisa dipertanggung-jawabkan. Sehingganya PMII mampu melahirkan wadah baru bagi jutaan kader untuk mengisi dan berinovasi dalam bidang usaha, saat ini kita membutuhkan peran nyata dari PB PMII Mendatang, Demi Independensi serta Idealisme Kader PMII dan terakhir menjawab pertanyaan Publik Peran PMII Serta partisipasi PMII pada Negara dalam sektor Ekonomi!   

*Penulis Kader PMII Yogyakarta