K3 D Jawab Kritikan DPRD Kebumen Soal Jalan Rusak

Beritabaru, Kebumen – Pasca Jumpa Pers (06/03) Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten Kebumen mendapat tanggapan dari Ketua Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen, Hariyanto Fadeli mengapresiasi Pimpinan DPRD yang mengkritisi soal Tanggung Jawab Eksekutif terkait banyaknya jalan di Kebumen yang rusak. Namun demikian, Hariyanto Fadeli juga berharap, kritikan itu diikuti dengan dasar yang kuat. 

Yang  terpenting, DPRD tak sekedar “mengkritisi” namun juga memberikan solusi. Bahkan bila diperlukan beraksi alias turun tangan. 

“Mestinya Pimpinan DPRD selain melakukan Pengawasan secara kelembagaan melalui Banggar juga harus bisa memberikan solusi ketika anggaran yang ada belum mencukupi. Dari program, kegiatan, maupun sub kegiatan apa di OPD mana yang harus dikurangi. Bahkan, bila dibutuhkan, Anggaran Pokir juga bisa dikorbankan untuk penguatan anggaran infrastruktur,” ujar Haryanto, Kamis (11/03). Dikutip dari kebumenekpres.com

Menurut Haryanto DPRD juga harus mencermati dukungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam persoalan ini, apakah TAPD sudah memberikan dukungan maksimal atau belum kepada Bupati dan Wakilnya dalam mengimplementasikan visi dan misi.

“Atau jangan-jangan, jajaran DPRD malah menjadi pihak pertama yang melakukan penjegalan anggaran,  Faktanya untuk kebutuhan anggaran infrastruktur tahun 2022 hanya tersedia kurang lebih Rp 97 miliar. Padahal, kebutuhan anggaran  dapat direalisasikan bisa jadi lebih dari Rp 200 miliar. Ini yang mestinya menjadi titik fokus daripada Pimpinan DPRD,” papar Haryanto.

Logikanya, masih kata dia, ketika kebutuhan anggaran rehabilitasi infrastruktur tidak memadai, bagaimana mungkin salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen saat ini dapat direalisasikan serta merta.

Dalam hal ini kata Hariyanto, publik juga harus mahfum, bahwa anggaran APBD 2021 saat ini adalah hasil pembahasan rezim yang lalu dan bukan pemerintahan saat ini yang berkuasa, yang bisa dikatakan “bersebrangan” secara kaidah politis.

“Kami berharap, semua komponen baik TAPD, Banggar DPRD, mapun Bupati dan Wakil Bupati saat ini bisa berkolaborasi, bersinergi, serta dapat saling bekerja sama dalam mencukupi ketersediaan anggaran infrastruktur. Sehingga program-program dapat direalisasikan sesuai kaidah visi misi, serta harapan semua pihak, khususnya warga masyarakat Kebumen,” ungkapnya. 

Bila infrastruktur sudah memadai, untuk mengurangi beban anggaran pemeliharaan yang cukup besar per tahunnya, bisa saja pengelolaannya diserahkan kepada pihak Pemerintah Provinsi. Dengan demikian semua persoalan akan menemukan solusi nya yang bersifat konstruktif. Semua semata-mata demi kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Kebumen.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Sarimun bersama Wakil Ketua DPRD Yuniarti Widyaningsih dan Fuad Wahyudi saat jumpa pers dengan awak media. Dalam kesempatan itu, mereka meminta Bupati dan Wakil Bupati dalam periode awal menjabat harus fokus tiga hal. Pertama pengentasan kemiskinan, kedua mengurangi pengangguran dan ketiga peningkatan infrastruktur.

“Banyak jalan di Kebumen yang rusak parah. Tahun pertama dan kedua menjabat harus fokus menangani kemiskinan, pengangguran dan pembenahan infrastruktur seperti jalan,” ujar Sarimun.

Sarimun pun menegaskan fungsi kontrol DPRD kepada eksekutif tetap berjalan. Meskipun, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati H Arif dan Hj Rista merupakan usungan dari seluruh partai politik pemilik kursi parlemen. Dalam fungsi anggaran, DPRD Kebumen akan memperhatikan apakah kebijakan anggaran tersebut benar atau keliru. 

“Jika benar, didukung. Jika keliru, dikoreksi. Ibarat sebuah keluarga, apakah isteri akan membiarkan jika suami salah, tentu tidak,” jelas Sarimun.

(SB Kafi)