KLHK Tegaskan Dukungan Terhadap Pembangunan Berbasis Keadilan Gender

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Staf Ahli Menteri Bidang Energi Winarni Monoarfa menyampaikan komitmennya untuk mendukung secara penuh pembangunan yang adil gender di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam Webinar yang diselenggarakan oleh KLHK bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF) ini, Winarni menengarai bahwa ada dua (2) hal yang menjadi komitmen KLHK.

Pertama, memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan terkait akses pengelolaan perhutanan sosial.

Kedua, pembangunan di bidang lingkungan hidup harus selalu memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar, dan aspek pengarusutamaan gender.

“Ini tidak lain adalah turunan dari pilar ke-2 dan ke-4 RPJMN 2020 – 2024, yaitu kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan terjaganya keanekaragaman hayati di hutan,” ungkapnya pada Rabu (25/8).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Winarni melanjutkan, termuat empat (4) jenis pengarusutamaan yang salah satunya adalah adil gender.

“Empat itu meliputi pembangunan berkelanjutan, gender mainstreaming, pengarusutamaan modal sosial dan budaya, dan transformasi digital sebagai pembangunan inovatif,” papar Winarni.

“Karena itu juga lah, kami berupaya keras untuk mendorong adanya peningkatan perempuan, sehingga bisa tercipta kesetaraan gender dalam pembangunan nasional kita,” imbuhnya.

Perhutanan sosial dan pemerataan ekonomi

Dalam acara bertajuk Praktik Baik Ibu Bumi dalam Mengelola Hutan: Memperkuat Peran Kelompok Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial di Indonesia ini, Winarni juga menyampaikan tentang tujuan dari adanya Perhutanan Sosial (Perhutsos) dan upaya pemerintah untuk mendukungnya.

Menurut Winarni, Perhutsos merupakan strategi pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi melalui penumbuhan sentra-sentra ekonomi baru.

 “Selain itu, Perhutsos bisa dibilang pula sebagai langkah korektif terhadap kebijakan masa lalu ketika konsesi kawasan hutan banyak diberikan pada perusahaan besar,” tegasnya.

Melalui Perhutsos masyarakat mendapatkan akses kelola hutan selama kurang lebih 30 tahun dan untuk menunjang ini, kata Winarni, pemerintah sudah menyiapkan rencana penunjang.

Rencana tersebut meliputi dukungan untuk melakukan penguatan kelembagaan kelompok, pendampingan, dan penyembuhan serta memfasilitasi rencana penyusunan usaha.

“Termasuk pula di dalamnya adalah bantuan permodalan dan akses pasar,” ungkap Winarni dalam acara yang ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube Pengarusutamaan Gender KLHK ini, mewakili Menteri KLHK Siti Nurbaya.