Perdebatan Ekstra Hot AHY VS Moeldoko Soal Maaf-Maafan

Berita Baru Jateng, Politik – Di momen Idul fitri 1442 Hijriah atau Lebaran 2021, Partai Demokrat  dan kubu  Moeldoko, kepala Kantor Staf Presiden (KSP), masih terlibat perdebatan panas. Ini terkait siapa yang harus meminta maaf terlebih dahulu.

Dirangkum detikcom, Senin (17/05/21), adalah Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Demokrat Syahrial Nasution yang memicu perdebatan. Dia menyebut hingga H+3 Lebaran, Moeldoko yang terlibat gerakan kudeta Partai Demokrat belum meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI.

“Saya mengkonfirmasi hal ini kepada Sepri (sekretaris pribadi) Pak SBY, Bang Ossy Dermawan, tadi pagi. Apakah hingga H+3 ada ucapan Idul Fitri kepada Pak SBY dari Moeldoko? Barangkali bertelepon atau pesan pendek? Dijawab, ‘tidak ada’,” kata Syahrial Nasution kepada wartawan, Minggu (16/5).

Bukan tanpa alasan Syahrial menilai Moeldoko harus minta maaf ke SBY. SBY adalah presiden saat Moeldoko diangkat menjadi Panglima TNI, dan, menurut Syahrial, Moeldoko harusnya merasa bersalah kepada SBY karena gerakan kudeta Partai Demokrat.

“Mestinya, momentum lebaran ini dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas dari Tuhan. Adalah waktu yang tepat untuk mengakui kesalahan yang telah lalu dan meminta maaf,” ujarMenurut Rahmad, acara yang diklaim kongres luar biasa atau KLB dibiayai oleh kader Demokrat sendiri. Dia mengklaim tidak ada pelibatan Moeldoko, bahkan Presiden Jokowi. Syahrial.

Kubu Moeldoko membalas Partai Demokrat. Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menyatakan SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang harus meminta maaf.

“Seharusnya SBY dan AHY lah yang harus memanfaatkan momen lebaran Idul Fitri ini untuk minta maaf kepada Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko, karena SBY dan AHY telah menebar fitnah dan berita tidak benar yang menuduh Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko yang berada dibalik konflik internal Partai Demokrat,” kata dia.

Menurut Rahmad, acara yang diklaim kongres luar biasa atau KLB dibiayai oleh kader Demokrat sendiri. Dia mengklaim tidak ada pelibatan Moeldoko, bahkan Presiden Jokowi.

“Faktanya, KLB Deli Serdang itu diselenggarakan oleh kader Partai Demokrat, dibiayai secara tanggung renteng oleh Kader Demokrat, dan sama sekali tidak pernah melibatkan Moeldoko, Kemenkumham, apalagi melibatkan Presiden Jokowi,” terang Rahmad.

“Moeldoko adalah tokoh nasional yang bersedia memimpin dan mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat, setelah diminta oleh tokoh senior dan kader Partai Demokrat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, SBY dan AHY dinilainya juga harus meminta maaf kepada pihak lain. Rahmad menyebut SBY dan AHY juga harus meminta maaf kepada para senior yang mendirikan Demokrat.

(KDT)