Tingkatkan Upaya Pemutakhiran Data, Bupati Blora Tekankan Sinergitas

Berita Baru jateng, Kedaerahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blora diminta untuk bersinergi menyukseskan percepatan pelaksanaan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam hal ini, Termasuk  menghasilkan data yang berkualitas dan valid.

Hal itu disampaikan Bupati Blora Arief Rohman saat memimpin rapat koordinasi pemutakhiran data berbasis SDGs desa di ruang pertemuan Setda Kabupaten Blora, Rabu (28/4/21).

Menurutnya, dengan data yang valid, ke depannya dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan strategis. Termasuk untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora.

“Tolong dibantu koordinasi dengan dinas-dinas terkait juga agar sinkron nanti datanya, termasuk kaitannya dengan semua yang ada pendamping agar di lapangan, agar pendamping satu sama lainnya bisa bekerja sama dan melengkapi. Dan juga yang harus ditekankan adalah kevalidan data ya, karena pendamping harus benar-benar memastikan apakah datanya benar cocok, dan harus benar-benar dikawal,” terang bupati.

Bupati juga meminta para camat untuk membantu desa di wilayahnya agar bisa melengkapi data-data tersebut.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Blora Indah Purwaningsih, mendukung adanya pendataan SDGs Desa, karena data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

“Kami juga support dengan adanya pendataan SDGs desa ini. Harapan kami, dari SDGs ini nanti data bisa juga kami gunakan sebagai acuan kami dalam pelayanan kami di bidang sosial. Jadi ini memang betul-betul membutuhkan data yang valid,” terang Indah.

Dicontohkan, terkait pendataan kependudukan agar menggunakan dokumen dengan data terbaru, ketika teman-teman dari surveyor ini mendata, terutama data individu dan keluarga, dimohon untuk menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang terbaru, sehingga datanya terkini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora Hariyanto, menyampaikan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pendataan SDGs Desa. Yakni, tahap pertama, kepala desa menerbitkan SK Pokja Relawan Pendata, yang kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan SK Pokja pendataan ke TPP secara berjenjang untuk mendapatkan username dan password.

“Selanjutnya, setelah diperoleh username dan password, dilakukan Bimtek Pokja Pendataan dan penginstallan aplikasi SDGs. Tahap berikutnya, ketua Pokja membagi tugas, dan barulah dilakukan pelaksanaan pendataan SDGs,” terang Hariyanto.

Disampaikan, nantinya akan ada beberapa klaster survei SDG’s Desa, di antaranya survei data desa, survei data RT, survei data keluarga, dan survei data warga atau individu.

(Husein)