Berita

 Network

 Partner

PP Muhammadiyah: 1 Syawal Jatuh Pada 13 Mei
Ilustrasi (Foto: Muhammadiyah doc.)

PP Muhammadiyah: 1 Syawal Jatuh Pada 13 Mei

Berita Baru jateng, Jakarta – Keputusan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 jatuh pada tanggal 13 Mei 2021.

Hal itu didasari pada hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Hal itu tertuang dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2021. Maklumat ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada tanggal 26 Januari 2021.

Pada maklumat itu dijelaskan bahwa ijtimak jelang Syawal 1442 terjadi pada Rabu, 12 Mei sekitar pukul 02.03.03 WIB.

Tinggi bulan pada saat terbenam matahari di Yogyakarta hilal sudah wujud serta di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk.

Berita Terkait :  Merespon Label Teroris Terhadap KKB Papua, Komnas HAM Kecewa

“1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis Wage, 13 Mei 2021 M,” kata maklumat tersebut, dikutip dari Detik, Sabtu (8/5/21).

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita,” sambungnya.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penentuan awal bulan Syawal 1442 Hijriah pada Selasa, 11 Mei 2021. Sidang isbat tersebut digelar pada hari ke-29 Ramadhan.

“Isbat awal Syawal digelar 11 Mei 2021 atau 29 Ramadhan 1442 H secara daring dan luring,” ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5/21).

Berita Terkait :  Luluk Ingatkan KLHK Untuk Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memaksimalkan Tutupan Hutan Primer

Kamaruddin mengatakan, sidang isbat penentuan awal Idul Fitri itu akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di gedung Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Menurutnya, sidang isbat hanya akan dihadiri fisik secara terbatas.

“Sesuai protokol kesehatan, undangan untuk menghadiri sidang dibatasi, hanya dihadiri Menag dan Wamenag, Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR, serta sejumlah Dubes negara sahabat dan perwakilan ormas,” ucapnya.

(Husein)